Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Jumani menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pengendalian Inflasi Tahap I Tahun Anggaran 2023 secara simbolis di Ruang Penjawi, Kabupaten Pati, pada Rabu (7/11/2023).
Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Pimpinan DPRD Kabupaten Pati, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Sosial (Dinsos), dan perwakilan Bank Jateng.
Dalam sambutannya, Jumani menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Bupati No. 900/3372 Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan penerima bantuan dalam rangka pengendalian inflasi untuk penduduk fakir miskin dan orang tidak mampu non bantuan sosial bupati Pati.
"Sasaran bantuan kali ini adalah penduduk tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan sosial BPNT, PKH, BLT DD, KIS, atau bantuan pengendalian inflasi yang sejenis di wilayah Kabupaten Pati," kata Jumani.
Pemerintah Kabupaten Pati menyiapkan anggaran sebesar Rp3.150.000.000 untuk kegiatan ini. Anggaran tersebut akan disalurkan melalui dua tahap.
Untuk tahap I, sebanyak 3.192 orang menerima bantuan dengan nominal masing-masing Rp450.000. Total bantuan untuk tahap I adalah Rp1.436.400.000.
"Bantuan BLT Pengendalian Inflasi akan diberikan secara nontunai dengan transfer ke rekening virtual account masing-masing penerima manfaat," jelas Sekda Pati.
Ia berharap bantuan ini dapat tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Seperti kita ketahui, saat ini harga komoditas pokok seperti beras, BBM, gula, dan sebagainya sedang mengalami kenaikan yang signifikan," imbuhnya.
Kenaikan harga komoditas bahan pangan tersebut disebabkan oleh berkurangnya stok produksi di pasaran akibat musim kemarau ekstrim saat ini. Kenaikan harga beras tersebut menjadi salah satu pemicu inflasi daerah.
"Alhamdulillah, angka inflasi di Kabupaten Pati saat ini masih tergolong aman, yaitu 0,02% lebih rendah dari angka inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,06%," kata Jumani.
Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Pati bersama stakeholder yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah tetap menyiapkan langkah-langkah responsif sekaligus antisipatif guna menekan laju inflasi, salah satunya melalui penyerahan bantuan ini. (po2/PO)
