Pemerintah Kabupaten Pati menggelar rapat koordinasi (rakor) EKUINDA (Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan) dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Pati Tahun 2023. Rakor tersebut digelar di Ruang Penjawi, Selasa (19/12) pagi.
Kegiatan yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait tersebut membahas sejumlah hal, di antaranya: Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), liquefied petroleum gas (LPG), dan listrik, Persiapan Posko Terpadu Nataru 2023/2024 dan Pengamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam arahannya, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan, rakor EKUINDA kali ini merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu perlu dicermati dengan baik terkait langkah-langkah antisipatif terhadap aktivitas masyarakat pada dua agenda besar tersebut (natal dan tahun baru) agar tidak terjadi permasalahan.
"Saya mengimbau agar peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat semakin dioptimalkan dalam melaksanakan pemantauan harga dan ketersediaan barang yang terfokus kepada beberapa kebutuhan pokok seperti beras, gula, cabai, telur ayam ras, dan bawang," ungkapnya.
Henggar menambahkan, bahwa terkait ketersediaan BBM, BBG, LPG, dan listrik, diperlukan adanya koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan jumlah dan stok energi dalam rangka antisipasi kelangkaan stok akibat peningkatan konsumsi masyarakat.
Potensi pergerakan masyarakat pada Liburan Nataru yang diperkirakan mengalami peningkatan hingga 143,65% dari tahun 2022 dan Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah tujuan perjalanan terbesar, yakni 13,8% (sekitar 14,86 juta orang) dan menjadi daerah asal pergerakan terbesar mencapai 13,21% atau sekitar 14,22 juta orang.
Oleh karena itu, Pj Bupati Pati meminta agar Posko Terpadu Nataru 2023/2024 pada titik strategis yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan 24 jam dan terhubung dengan Posko Terpadu Provinsi Jawa Tengah dapat beroperasi secara maksimal agar dapat memantau kondisi lalu lintas jalan serta memberikan layanan yang memadai bagi para pengendara.
Pj Bupati Pati menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat perlu koordinasi untuk mengintensifkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, baik aparat keamanan (TNI/Polri), jajaran pemerintahan, pelaku usaha, dan lainnya untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta terjadinya potensi bencana baik banjir, longsor, atau kebakaran di wilayah rawan bencana. (po/AP)
