"Berdasarkan perkembangan berbagai kondisi, baik ekonomi makro nasional, regional dan daerah, kebutuhan penyelenggaran pemerintahan daerah, penetapan target dan prioritas pembangunan daerah serta berbagai isu aktual, maka secara umum proyeksi rancangan APBD adalah pendapatan daerah dialokasikan sebesar Rp. 2.668.106.027.000,-", demikian penjelasan Bupati Pati, Haryanto pada Rapat Paripurna terkait Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Pati pada Senin ( 5/10/2020), yang juga diikuti Wakil Bupati Saiful Arifin dan anggota DPRD. Sementara itu, perwakilan OPD dan camat mengikuti rapat secara virtual di lingkungan kerja masing-masing.
Disampaikan oleh bupati, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 2.768.826.027.000,-, dengan difisit anggaran sebesar Rp 100.720.000.000,-.
Lebih lanjut dijelaskan APBD secara keseluruhan mengalami penurunan target dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020.
“Anggaran pendapatan daerah pada rancangan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2021 secara keseluruhan mengalami penurunan target dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2020. Penurunan target pendapatan tersebut karena penurunan target pendapatan dari Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah, yang disebabkan oleh penurunan layanan kesehatan akibat adanya dampak pandemi virus Covid-19 serta belum terdapatnya informasi resmi dari pemerintah pusat berkaitan dengan dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021”, ungkapnya.
Bupati juga menjelaskan kondisi dan kebijakan anggaran belanja daerah yakni terkait belanja daerah yang direncanakan, agar tetap mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan juga pendanaan dalam rangka penerapan tatanan normal baru. Baik dari aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
Permasalahan utama belanja daerah dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2021 menurut bupati adalah masih terbatasnya dana untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, sehingga masih terdapat program dan kegiatan prioritas yang belum tertampung. Serta adanya kebijakan pemerintah pusat tekait penyaluran pagu anggaran dana transfer yang bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai dengan kebijakan perubahan pendapatan dalam negeri. Sehingga hal itu, dapat berdampak terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan pada APBD tahun anggaran 2021.
Untuk itu, bupati berharap rancangan APBD tahun anggaran 2021 dapat segera dilakukan pembahasan sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat segera dilaksanakan dengan waktu yang maksimal.
