Bupati Pati Haryanto memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) di Ruang Paragolo Setda Kabupaten Pati, Jumat (18/10/2019).
Rakor yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Saiful Arifin, Sekretaris Daerah Suharyono, seluruh Kepala OPD, Camat, dan para Kabag ini diselenggarakan untuk mengevaluasi serapan anggaran dari seluruh kegiatan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Triwulan III sampai dengan akhir September 2019.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pujo Winarko, dalam laporannya memaparkan tujuan dari kegiatan ini yakni untuk memantau secara terus-menerus atau berkala Bagaimana hasil guna dan daya dari seluruh kegiatan. Selain itu, maksud dan tujuan dari kegiatan ini sendiri yaitu agar agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan kegiatan yang ditetapkan dan dapat berjalan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. “Jumlah anggaran belanja pada Kabupaten Pati sesuai dengan Perda Kabupaten Pati nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan APBD Kabupaten Pati tanggal 18 September 2019, untuk jumlah belanja sejumlah Rp 3.063.822.831.000. Dari jumlah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung Rp1.938.287.123.000 dan belanja langsung Rp 1.125.535.708.000,” terangnya.
Bupati Pati, Haryanto, yang menghadiri kegiatan sekaligus memberikan arahannya, menyampaikan ucapan terimakasih bagi OPD yang sudah mencapai atau mendekati target, dan bila ada yang belum mencapai target, ia berharap OPD tersebut bisa segera memacu kinerjanya.
Bupati Pati menjelaskan bahwa pendapatan di tiap OPD sudah ada yang memenuhi target dan ada pula yang belum memenuhi target. Sumber dari pengelolaan dana itu tergantung pada pendapatan. Namun, bukan berarti jika pendapatan sudah memenuhi target, masih ada waktu. Maka perlu diperhatikan, seperti pada beberapa OPD yang masih ada potensi yang harus dibantu. “Misal beberapa waktu lalu saat alun-alun dibongkar, banyak yang menawarkan diri jadi juru parkir. Nah, ini tugas Dishub untuk diatasi, jangan sampai nanti muncul persoalan baru,” tutur bupati.
Dari tahun ke tahun, pendapatan yang tercukupi dan memenuhi target nanti bisa dievaluasi. Beberapa waktu lalu saat kanwil perbendaharaan menyampaikan, Pati termasuk tiga besar penyaluran dana desa 2019.
Tak hanya itu, bupati juga berharap jika TPP untuk para ASN di Kabupaten Pati disetujui untuk dinaikkan, kinerja ASN harus semakin meningkat dan tidak menyalah gunakan pembohongan absen melalui finger print yang direkayasa. “Diharapkan ini bisa dipertahankan melalui penyaluran serta penanggungjawaban yang baik, agar nantinya saat penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2020 dapat berpotensi mendapat penghargaan lagi,” tutup bupati.
