Dalam rangka Pemberantasan Cukai Rokok Ilegal, yang digelar di Hotel Pati, Selasa (12 Oktober 2021), Bappeda Pati mengadakan Acara Sosialisasi Pengembangan KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau) .
Acara dibuka oleh Kepala Bappeda, Pujo Winarno yang menyampaikan laporan sebagai Ketua Penyelenggara. Bupati Pati pada sambutannya menyampaikan bahwa Pengembangan KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau) ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas daerah, untuk bisa memanfaatkan lahan khususnya untuk industri tembakau yang ada di daerah Kabupaten Pati. Dan perlu kita ketahui, bahwa Pati ini bukan sebagai penghasil industri tembakau yang tinggi maupun banyak. Namun juga ada sumbangsih dari beberapa wilayah yang ada, khususnya di wilayah Batangan, Kuniran, Jaken, Sukolilo, dan Pucakwangi juga ada.
Untuk pertanian tembakau sendiri jika dibandingkan dengan pertanian padi maupun polowijo yang lain, ternyata saat ini lebih menjanjikan. Karena dari hama yang ada, memang jarang sekali adanya gangguan dari pertumbuhan tembakau yang ada.
Dari tahun ke tahun alhamdulillah kita mendapatkan support untuk dana cukai yang ada. Mulai dari tahun 2018 nilainya yang kecil kemudian nilai 2019 juga kecil, tapi di tahun 2020-2021 ini lumayan meningkat. Dibandingkan dengan kudus kita tidak ada apa apa nya, karena memang disana industri, penopang bahkan Indonesia itu di topang industry dari Kudus. Oleh karena itu kita harus gencar memerangi cukai ilegal, karena cukai ilegal sendiri juga dapat mengganggu pendapatan negara atau merugikan negara.
“Jadi oleh karena itu dengan adanya alokasi anggaran untuk dana cukai yang ada itu sangat membantu pemerintah. Lebih lebih di tahun 2020 dan 2021 sekalipun penggunaannya tidak seperti agak leluasa pada tahun sebelumnya, tetapi paling tidak membantu karena seperti kemarin dampak pandemi covid-19 dana beacukai sendiri diarahkan untuk 3 penggunaan di bidang kesehatan. Misalnya dialokasikan untuk kesehatan itu senilai 3Milyar, kemudian untuk bidang kesejahteraan masyarakat yang banyak sekitar 6 Milyar (dipakai untuk pemulihan ekonomi), kemudian juga untuk bidang penegakan hokum.”Tegas Bupati Haryanto.
