Setelah tiga kali berturut-turut Pati mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kemarin, Pati kembali mendapatkan Opini WTP.
Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Pati atas keberhasilan Pati menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penghargaan di bidang pengelolaan keuangan negara ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada Bupati Pati Haryanto.
Pemberian penghargaan dilakukan pada acara Rapat Koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah dengan Pemkab se-Jawa Tengah di Hotel Novotel Semarang hari Rabu (31/10).
Ditemui usai acara, Bupati Pati Haryanto mengaku puas dengan penghargaan tersebut. "Jika sebelumnya penilaian atas laporan keuangan daerah berhenti pada opini BPK, maka ini adalah bentuk penghargaannya bagi daerah yang meraih WTP", katanya.
Bupati menambahkan, dengan diraihnya opini WTP tersebut tentu akan menjadi pertimbangan pusat saat menentukan Dana Insentif Daerah (DID).
Haryanto juga menyampaikan ucapan syukur dan terima kasihnya pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras dan juga pada semua pihak termasuk anggota dewan dan masyarakat Kabupaten Pati yang telah mendukung kinerja Pemkab Pati.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah lewat sambutannya mengatakan, penghargaan yang diberikan atas hasil penilaian BPK RI tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparasi pengolahan keuangan daerah.
"Dari parameter tersebut BPK memberikan penilaian dalam bentuk opini, apakah WTP, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Melakukan Pemeriksaan (TMP)," katanya.
Dikatakan, di tengah permasalahan ekonomi global dan pembangunan yang kian kompleks, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjamin setiap program pembangunan di daerah.
"Peran akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk sharing peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), workshop akuntansi persediaan, Focus Grup Discussion (FGD) pengelolaan BLUD, serta penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Government Finance Statistic (GFS)," terangnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutannya mengatakan WTP adalah indikasi kewajaran pada semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
