PJ Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII Tahun 2024 di Halaman Stadion Joyokusumo, Kamis (25/4/2024).
Dalam sambutannya, Henggar menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri terkait tema Otoda tahun ini, yaitu "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat".
Tema ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan di tingkat lokal, serta mendorong model ekonomi ramah lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Menurut Henggar, otonomi daerah memiliki dua tujuan utama: kesejahteraan dan demokrasi. Dari segi kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ekonomis bagi masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai inovasi kebijakan yang berfokus pada kekhasan daerah (endogenous development) dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, desentralisasi diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara pusat dan daerah menjadi lebih proporsional, harmonis, dan produktif, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Henggar menjelaskan bahwa dalam konteks ekonomi hijau, salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.
"Dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, kita dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan perekonomian secara keseluruhan," bebernya.
Di samping mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah juga dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah. Tantangan tersebut antara lain penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan pemulihan ekonomi nasional dan daerah, serta mewujudkan ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.
